Bahas Prostitusi, Datangkan Tim Ahli
BLITAR – Tempat-tempat pelacuran bakal lenyap di wilayah Kabupaten Blitar. DPRD sedang membahas raperda tentang tempat prostitusi. Diperkirakan, setahun lagi tiga lokalisasi yang ada ditutup.
Jika itu usulan DPRD setempat disetujui dalam pembahasan raperda tersebut. Untuk mengegolkan itu dewan yang dalam pansus yang membahas itu sedang mengkaji lebih mendalam.
Sikap Perempuan terhadap UU Pornografi
Rabu, 19 Nopember 2008
Oleh: Akhol Firdaus
Undang-Undang (UU) Pornografi tetap disahkan 30 Oktober lalu di tengah menguatnya gelombang penolakan. Di antara banyaknya suara penolakan, kritik yang paling keras datang dari kelompok perempuan. Mereka berpandangan bahwa, UU ini berpotensi mempertebal stigma terhadap perempuan. Bila tidak dikontrol dengan baik, UU ini bahkan bisa memantik berkembangnya kriminalisasi terhadap perempuan dan anak-anak yang terjerat dalam industri pornografi.
Peran Agama dalam Melestarikan Lingkungan
Written by Yunan Isnainy Thursday, 26 July 2007 BERBAGAI tragedi lingkungan yang menimpa bangsa ini tak bisa dilepaskan dari peran dan keberadaan manusia Indonesia yang dikenal beragama. Mulai dari tragedi Pacet di Jawa Timur sampai tragedi Bahorok di Sumatera; mulai banjir yang menggenangi kota Surabaya sampai yang menenggelamkan Jakarta; mulai dari pencemaran air, udara dan tanah. Agama lahir dengan segala ajarannya yang amat kompleks. Terhadap lingkungan, dalam tradisi besar agama-agama yang hidup di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak bahwa ajaran-ajaran mereka berupaya untuk memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Dari Al-Quran sampai Injil mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Manusia diperbolehkan memanfaatkannya dengan batas-batas yang wajar, dengan sikap yang manusiawi. Read more
JIAD Tolak Pelarangan Ahmadiyah
Senin, 21 Apr 2008
JOMBANG – Rencana pemerintah membekukan kegiatan Jamaah Ahmadiyah mendapat tentangan dari aktivis LSM. Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim, Minggu (20/4) kemarin merilis pernyataan menentang rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut. “Rencana Depag, Depdagri dan Depkum HAM mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah adalah bentuk pelanggaran HAM,” kata Aan Anshori, aktivis JIAD dari elemen Perhimpunan LinK Jombang, Minggu (20/4) kemarin.
Menyegarkan Kembali Sikap Islam
(Beberapa Kesalahan Ulil Abshar Abdalla)
Oleh : A. Mustofa Bisri
KETIKA harian Kompas (18/11/2002) menurunkan tulisan Ulil Abshar Abdalla, Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, saya menduga bakal muncul banyak reaksi. Benar. HP saya dibanjiri komentar reaktif beberapa orang atas artikel itu. Semuanya bernada “mempertanyakan”.
Sepak Terjang Organisasi
9 September, 2007 by lisa suroso
Berbagai organisasi mengusahakan penyelesaian masalah stateless, baik bagi warga etnis Tionghoa, etnis India, maupun etnis lain yang menjadi stateless karena masalah ekonomi. Kegiatannya cukup beragam. Mulai dari usaha pendekatan secara perorangan, call center sampai judicial review. Bahkan sebuah organisasi bernuansa muslim terbilang paling aktif melakukannya.
Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD): Biarkan Orang Bebas Beragama!
Contributed by Media Partisipasi
Monday, 23 June 2008
Kritik diatas merupakan pendapat mayoritas pembicara yang hadir dalam acara Seminar dan Testimoni “Kasus Dugaan Penyelewengan Ajaran Agama Sesat di Jawa Timur”. Acara yang dilakukan pada hari Jumat (29/7) lalu di Hotel Elmi Surabaya itu diawali dengan testimoni korban dugaan penyelewengan agama. Wajah kehidupan pluralisme terutama soal kebebasan beragama- di republik ini
memang tidah pernah kunjung membaik. Kenyataan bahwa Indonesia berdiri kokoh tidak bertumpu pada satu agama, suku, keyakinan sering kali tidak pernah diakui oleh pihak-pihak yang selalu ingin memonopoli kebenaran dengan mengabaikan kenyataan itu.Malah kalau perlu, pemaksaan kebenaran (agama) dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Sungguh sebuah sikap yang sama sekali tidak mencerminkan cara beragama yang benar.
Menuntaskan Masalah Tionghoa ”Stateless”
Oleh : Tom Saptaatmaja
Negeri ini memang penuh dengan ironi dan fenomena aneh. Misalnya, orang yang sudah bergenerasi atau berpuluh tahun tinggal di negeri ini ternyata harus menunggu lama untuk bisa memiliki identitas resmi negeri ini seperti KTP atau KSK. Contohnya Pok Tjie Ing, setelah menunggu selama 13 tahun, pria berumur 43 asal kawasan Krembangan, Surabaya, itu bisa mendapatkan KSK (kartu susunan keluarga) yang diidam-idamkannya pada 9 Oktober 2006 lalu. Dia secara sah resmi telah menjadi WNI, meski harus keluar banyak uang dan kesabaran berlipat ganda.
JIAD Jatim Tolak SKB untuk Ahmadiyah
JOMBANG (SINDO) – Bakal ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pelarangan aktivitas terhadap jemaat Ahmadiyah memantik reaksi keras dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim. Mereka menilai, SKB tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memasung kebebasan berkeyakinan di Indonesia.
